Harapan Ketua Fraksi PAN DPR RI Terkait dengan Jatah Menteri untuk PAN di Pemerintahan Prabowo – Gibran

TEKSNEWS.COM – Pasangan calon terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 ini dijadwalkan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024.

Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan partai yang paling loyal kepada Prabowo selama tiga periode Pilpres, termasuk dua periode di luar pemerintahan.

PAN menilai Ketua Umum Partai Gerindra itu bakal memperhatikan hal terkait dengan loyalitas tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Karena itu PAN yakin akan mendapatkan lebih dari empat kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Walaupun begitu, jumlah jatah kursi menteri bagi PAN menjadi kewenangan Prabowo Subianto untuk memutuskan.

Jika Prabowo belum menyebutkan jumlah kursi menteri, isu yang beredar belum tentu benar adanya.

Baca artikel lainnya di sini : Sebanyak 141 Daerah Alami Kenaikan Harga Bawang Merah Tapi Tak Lakukan Gerakan Menanam

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan hal tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (21/4/2024).

“Nanti ‘kan presiden yang akan minta, calon presiden terpilih yang minta, saya butuh orang ini dari partai ini,” kata Saleh.

Baca artikel lainnya di sini : Sebanyak 141 Daerah Alami Kenaikan Harga Bawang Merah Tapi Tak Lakukan Gerakan Menanam

Saleh juga memastikan bahwa PAN tidak pernah menekan atau mengintervensi soal kursi menteri karena hal tersebut merupakan kewenangan presiden.

Dengan begitu, PAN bakal berkomitmen menegakkan hak dan kedaulatan presiden terpilih

“Kalau ada kader PAN yang menyebut empat kursi menteri, itu doa dan harapan.”

“Akan tetapi, kalau doa jangan tanggung, jangan empat, kasih lima, enam, nah itu yang masuk akal,” kata Saleh.

Jika partainya tersebut mendapatkan lima kursi menteri, menurut dia, merupakan hal yang biasa.

Namun, hal yang tidak tepat adalah jika ada partai yang sebelumnya tidak mendukung Prabowo-Gibran justru mendapatkan tiga jatah menteri.

“Kalau PAN, itu memang sudah harus dapat. Mestinya dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia, wajar kalau misalnya dapat,” kata dia.

Di samping itu, dia pun menilai bahwa adanya revisi Undang-Undang Kementerian Negara membuka peluang penambahan jumlah menteri.

Bahkan, mayoritas fraksi di DPR sudah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) tersebut.***

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Ekonominews.com dan Infomaritim.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com.

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini seputar dunia ekonomi, bisnis, energi dan sumber daya mineral melalui Duniaenergi.com